Perhitungan Angsuran PPh untuk Wajib Pajak Baru

image

Perhitungan Angsuran PPh untuk Wajib Pajak Baru

Angsuran PPh Pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sebagai contoh, untuk masa pajak Januari 2019, maka angsuran PPh Pasal 25 disetor paling lambat tanggal 15 Februari 2019 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Februari 2019.

Perhitungan Umum PPh Pasal 25

Secara umum, perhitungan PPh angsuran ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU PPh, yang berbunyi sebagai berikut:

“Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”

Sebagai contoh, PPh yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh tahun 2019 sebesar Rp50 juta PT A, dikurangi dengan PPh Pasal 22, 23, dan 24, dengan data sebagai berikut :

  1. PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10 juta.
  2. PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2,5 juta.
  3. Kredit PPh luar negeri (Pasal 24) Rp7,5 juta.

Dengan demikian, jumlah kredit pajak PT A adalah Rp20 juta. Untuk menghitung besarnya angsuran, PPh terutang menurut SPT dikurangi dengan kredit pajak yang sudah dibayarkan, yaitu Rp50 juta – Rp20 juta = Rp30 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp30 juta/12 = Rp2,5 juta.

Perlu dicatat, PPh terutang tahun lalu yang dimaksud adalah PPh terutang menurut SPT Tahunan terakhir yang dilaporkan. Namun, menurut Pasal 25 ayat (4) UU PPh, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut, dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP.

Sebagai contoh, berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 yang disampaikan wajib pajak pada Februari 2020, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp2,5 juta. Pada Juni 2020 telah diterbitkan SKP tahun pajak 2019 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp3 juta.

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2020 adalah sebesar Rp3 juta. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan SKP tersebut dapat lebih besar lebih kecil atau sama dari angsuran pajak sebelumnya .

Perhitungan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru

Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak yang baru terdaftar pada suatu tahun pajak, memiliki rumusan yang berbeda. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 215/PMK.03/2018.

Aturan ini memberikan kelonggaran angsuran bagi wajib pajak baru terdaftar. Dalam hal ini, kelonggaran yang diberikan adalah pembebasan dari pembayaran PPh Pasal 25. Sebagai contoh, PT A baru terdaftar pada tahun pajak 2019, maka selama tahun 2019 angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan nihil.

Untuk wajib pajak baru dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha dan/atau perubahan bentuk badan usaha juga memiliki mekanisme sendiri. Hal itu juga diatur dalam PMK 215/2018.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha pada sisa tahun pajak berjalan ditetapkan sebesar penjumlahan angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha.

Misalnya, PT A dan PT B bergabung menjadi PT AB pada tahun 2019. PT A membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp25 juta sedangkan PT B membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp50 juta, maka angsuran PPh Pasal 25 PT AB (setelah penggabungan) ditetapkan sebesar Rp75 juta.

 

HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 22085079

Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)

CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813

Email:  kjaashadi@gmail.com; info@kjaashadi.com      

Wed, 21 Aug 2019 @14:29


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 KJA ASHADI DAN REKAN · All Rights Reserved
powered by sitekno