Pajak Penghasilan Pasal 26

image

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pemotong PPh Pasal 26 adalah:

  1. Badan pemerintah,
  2. Subjek pajak dalam negeri
  3. Penyelenggara kegiatan
  4. Bentuk usaha tetap, atau
  5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 26
 
Dalam hal Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia, penghasilan dimaksud dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan
Pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan diberikan apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk:

  1. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
  2. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
  3. Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; atau
  4. Investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Tarif dan Objek PPh Pasal 26

No.

Penghasilan

Tarif

1.

Penghasilan yang dibayarkan berupa:

  1. Deviden;
  2. Bunga termasuk Premium, Diskonto dan Imbalan jaminan pengembalian hutang;
  3. Royalty;
  4. Sewa;
  5. Penghasilan penggunaan harta
  6. Imbalan sehubungan dengan jasa  pekerjaan dan kegiatan
  7. Hadiah & penghargaan;
  8. Pensiun & pembayaran berkala lainnya;
  9. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  10. Keuntungan karena pembebasan utang.

20% x penghasilan bruto atau Tax Treaty (P3B)

2.

Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang diperoleh WP Luar Negeri.
Harta yang dimaksud berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan.
Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 adalah: WP OP Luar Negeri yang memperoleh penghasilan tidak melebihi Rp 10 Juta transaksi.

20% x perkiraan neto
Perkiraan Neto = 25% x harga jual
Sehingga tarif efektif:
20% x 25% x harga jual =
5% x harga jual
Bersifat Final

3.

Penjualan saham.
Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di Dalam Negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik.
Penjualan/pengalihan saham perusahaan antara, yang didirikan di Tax Haven Country dan mempunyai hubungan istimewa dengan WPDN Indonesia atau BUT di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan/pengalihan saham WP Badan Dalam Negeri.

20% x perkiraan neto
Perkiraan Neto = 25% x harga jual
Sehingga tarif efektif:
20% x 25% x harga jual =
5% x harga jual
Bersifat Final

4.

Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri

20% x perkiraan neto
Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebagai berikut:

  1. Atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar;
  2. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar;
  3. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar.

Tue, 19 Sep 2017 @08:50

Copyright © 2018 KJA ASHADI DAN REKAN · All Rights Reserved
powered by sitekno